Di dunia korporat saat ini, adopsi Artificial Intelligence (AI) di tingkat operasional sering kali melangkah lebih cepat dibandingkan kebijakan formal perusahaan. Bagi investor dan direksi, kesenjangan ini menghadirkan efisiensi sekaligus risiko sistemis: hallucination, bias algoritma, kebocoran privasi, isu Hak Kekayaan Intelektual (IP), kerentanan siber, vendor lock-in, hingga kaburnya akuntabilitas.
Di tengah pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memegang peranan krusial dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil dan UMKM. Bagi investor dan pengurus bisnis, transparansi serta integritas laporan keuangan BPRS bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama penopang kepercayaan publik dan perlindungan nilai investasi.
Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, Financial Closing merupakan proses penutupan pembukuan pada akhir periode akuntansi, baik bulanan, kuartalan, maupun tahunan. Proses ini mencakup pemeriksaan kelengkapan transaksi, rekonsiliasi saldo akun, pencatatan jurnal penyesuaian, evaluasi estimasi akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan.
Audit 2026 bukan hanya soal compliance. Kenali pentingnya audit readiness, pengendalian internal, dan manajemen risiko untuk memperkuat tata kelola perusahaan.
Ketepatan waktu audit laporan keuangan merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan. Keterlambatan audit dapat berdampak pada pelaksanaan RUPS, pengajuan fasilitas kredit perbankan, persyaratan tender, pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga kepercayaan investor dan reputasi perusahaan.
Selama hampir tiga dekade, dunia pelaporan keuangan Indonesia hidup di bawah naungan PSAK 201 yang diadopsi dari IAS 1 sejak 1997, sebuah standar yang memberi perusahaan kebebasan nyaris tanpa batas dalam menyusun laporan laba ruginya. Kebebasan ini pada mulanya terdengar fleksibel, namun dalam praktiknya justru menimbulkan kekacauan: tidak ada struktur wajib yang membuat laporan antarperusahaan sulit dibandingkan, istilah "laba operasi" bisa diartikan berbeda-beda oleh setiap entitas, ukuran non-GAAP seperti "adjusted EBITDA" atau "core earnings" tumbuh liar tanpa standar pengungkapan yang jelas, dan informasi penting kerap tersembunyi di balik pos generik seperti "beban lain-lain".
Tahunan PT dan Peran Strategis KAP Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 membawa perubahan penting dalam tata kelola administrasi Perseroan Terbatas (PT). Salah satu ketentuan yang perlu menjadi perhatian perusahaan adalah kewajiban penyampaian laporan tahunan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Kabar gembira dan penuh rasa syukur menyelimuti ranah perbankan syariah tanah air. Bapak Sigit Pramono, PhD, CA, CPA, telah secara resmi diangkat dan dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Komisaris di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pengangkatan ini bukan hanya menjadi pencapaian gemilang bagi beliau secara pribadi, melainkan juga membawa harapan baru bagi kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia.
Kami segenap keluarga besar KAP Razikun Tarkosuanryo menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak Tarkosunaryo atas terpilih dan dilantiknya beliau sebagai Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) periode 2025–2029.